Soal Ujian Tengah Semester PKN kelas X semester 1 Kurikulum 2013 bab pertama hingga soal bab keempat (soal nomor 31-40) yang telah admin publish semuanya berbentuk pilihan ganda, maka untuk bab terakhir atau ke-5 dari goresan pena soal-soal MID PKN berbentuk essay/uraian.
Berikut, pola soal UTS pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MAK/MA/SMK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 41.
41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 memperlihatkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang)
42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif ialah menciptakan undang-undang
- Kekuasaaan direktur ialah melakukan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif ialah mengadili jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. kekuasaan konstitutif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan legislatif
d. kekuasaan yudikatif
e. kekuasaan eksaminatif
f. kekuasaan moneter
44. Sebutkan pola forum pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu perihal nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang arif balig cukup akal ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh alasannya ialah itu, Pancasila merupakan sumber kaidah aturan negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.
46. Sebutkan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo ialah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.
47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal berikut.
a. sifat memaksa
b. sifat monopoli
c. sifat meliputi semua (all-embracing)
48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk ialah semua orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.
49. Jelaskan dua konsepsi pokok perihal wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa bahari itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu ialah milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) alasannya ialah konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur perihal kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan kawasan tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.
Lanjut ke bahan sehabis UTS => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-5
Berikut, pola soal UTS pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MAK/MA/SMK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 41.
41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 memperlihatkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang)
42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif ialah menciptakan undang-undang
- Kekuasaaan direktur ialah melakukan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif ialah mengadili jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. kekuasaan konstitutif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan legislatif
d. kekuasaan yudikatif
e. kekuasaan eksaminatif
f. kekuasaan moneter
44. Sebutkan pola forum pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu perihal nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang arif balig cukup akal ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh alasannya ialah itu, Pancasila merupakan sumber kaidah aturan negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.
46. Sebutkan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo ialah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.
47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal berikut.
a. sifat memaksa
b. sifat monopoli
c. sifat meliputi semua (all-embracing)
48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk ialah semua orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.
49. Jelaskan dua konsepsi pokok perihal wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa bahari itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu ialah milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) alasannya ialah konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur perihal kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan kawasan tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.
Lanjut ke bahan sehabis UTS => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-5
Advertisement