Info Terbaru 2022

Contoh Soal Uas Pkn Kelas Xi Semester 1 K13 Beserta Balasan Part-3

Contoh Soal Uas Pkn Kelas Xi Semester 1 K13 Beserta Balasan Part-3
Contoh Soal Uas Pkn Kelas Xi Semester 1 K13 Beserta Balasan Part-3
Soal evaluasi selesai semester satu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 2013 bab ketiga, merupakan lanjutan Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bab kedua (soal nomor 11-20) dan untuk bab ke-3 soal dimulai dari nomor 21.

21. Berikut yang tidak termasuk eksekusi pokok, yaitu ….
a. mati
b. penjara
c. kurungan
d. denda
e. diasingkan
Jawaban: e. diasingkan
Pembahasan:
Hukuman pokok yaitu aturan yang terdiri dari eksekusi mati, penjara, kurungan, dan denda.

22. Hukum yang dibutuhkan berlaku pada waktu yang akan tiba dinamakan ….
a. aturan lokal
b. aturan antarwaktu
c. ius constitutum
d. ius constituendum
e. aturan positif
Jawaban: d. ius constituendum
Pembahasan: ius constituendum, yaitu aturan yang dibutuhkan berlaku pada waktu yang akan datang.

23. Berikut priciples of legality, kecuali ….
a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak sanggup digunakan untuk menjadi anutan tingkah laku
b. peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang sanggup dimengerti
c. suatu sistem dilarang mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain.
d. dilarang ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan alasannya yakni sanggup menyebabkan seseorang kehilangan orientasi
e. peraturan-peraturan yang telah dibentuk harus diumumkan
Jawaban: a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak sanggup digunakan untuk menjadi anutan tingkah laku
Pembahasan:
Delapan asas yang dinamakan principles of legality antara lain sebagai berikut:
a. Suatu sistem aturan harus mengandung peraturan-peraturan dilarang mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibentuk itu harus diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut alasannya yakni kalau itu terjadi, maka peraturan itu tidak sanggup digunakan untuk menjadi anutan tingkah laku.
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang sanggup dimengerti.
e. Suatu sistem dilarang mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan-peraturan dilarang mengandung tuntutan yang melebihi apa yang sanggup dilakukannya.
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan alasannya yakni sanggup menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

24. Peraturan aturan yang mengatur ihwal hubungan-hubungan aturan yang sanggup dinilai dengan uang disebut aturan ….
a. privat
b. tata negara
c. publik
d. militer
e. kekayaan
Jawaban: e. kekayaan
Pembahasan:
Hukum kekayaan, yaitu peraturan aturan yang mengatur ihwal hubungan-hubungan aturan yang sanggup dinilai dengan uang.

25. Peraturan aturan yang mengatur kekerabatan aturan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut aturan ….
a. privat
b. tata negara
c. publik
d. militer
e. kekayaan
Jawaban: a. privat
Pembahasan:
Hukum privat (hukum perdata), yaitu rangkaian perraturan aturan yang mengatur kekerabatan aturan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

26. Sikap yang menunjukkan adanya cita-cita dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami aturan yang berlaku di dalam masyarakat yaitu perilaku ….
a. objektif
b. subjektif
c. terbuka
d. tertutup
e. nasionalisme
Jawaban: c. terbuka
Pembahasan:
Sikap terbuka yakni perilaku yang menunjukkan adanya cita-cita dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut ….
a. pengacara
b. hakim
c. polisi
d. terdakwa
e. jaksa
Jawaban: d. terdakwa
Pembahasan: -

28. Dasar aturan Pengadilan Negeri mencakup ….
a. Kabupaten/ kota
b. desa/ kelurahan
c. provinsi
d. negara
e. seluruh Indonesia
Jawaban: a. Kabupaten/ kota
Pembahasan:
Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan kawasan hukumnya mencakup kabupaten/kota.

29. Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu kasus ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan yakni jenis aturan ….
a. formal
b. material
c. pidana
d. perdata
e. peradilan tata usaha
Jawaban: a. formal
Pembahasan:
Hukum formal atau disebut dengan aturan proses atau aturan program yaitu aturan yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melakukan dan mempertahankan aturan material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara nya mengajukan sesuatu kasus ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

30. Sumber dasar aturan nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termuat dalam …
a. Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
b. Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999
c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
d. Tap MPR Nomor IV/ MPR/ 2000
e. Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000
Jawaban: c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
Pembahasan:
Dalam Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000 dikatakan bahwa sumber dasar aturan nasional yakni pancasila dan batang badan Undang-Undang Dasar 1945.

Lanjut ke soal nomor 31-50 => Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part-4
Advertisement

Iklan Sidebar