Melanjutkan tulisan Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya bab kelima (soal nomor 26-30), essay bab ke-6 dimulai dari soal nomor 31.
31. Sebutkan hak-hak anggota DPR!
Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan kiprah dan wewenangnya mempunyai beberapa hak, yaitu:
a. Hak interpelasi, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah
b. Hak angket, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.
d. Hak inisiatif, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk mengajukan usul rancangan undang-undang kepada pemerintah.
e. Hak amademen, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat utuk mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah.
f. Hak bertanya, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah
g. Hak budget, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat utuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
h. Hak petisi, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk memberikan usul dan pendapat kepada pemerintah
i. Hak imunitas, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk tidak sanggup dituntut dimuka pengadilan alasannya pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat DPR.
J. Hak protokoler, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau program resmi maupun dalam melakukan tugasnya.
k. Hak menentukan dan dipilih dalam pemilihan umum.
l. Hak membela diri dalam proses peradilan
m. Hak keuangan dan administratif.
32. Sebutkan unsur-unsur partisipasi politik!
Jawaban: unsur-unsur partisipasi politik, yaitu:
a. Adanya kegiatan, yaitu kegiatan warga negara baik perorangan maupun kelompok.
b. Adanya unsur sukarela, artinya dilakukan secara lapang dada dan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.
c. Dilakukan secara legal, artinya tidak bertentangan dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memiliki tujuan, yaitu menentukan pemimpin/pejabat negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah/tindakan penguasa. Kegiatan tersebut mencakup menunjukkan bunyi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/kelompok kepentingan, dan mengadakan kekerabatan dengan pejabat pemerintah maupun anggota partai.
33. Sebutkan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilah Daerah (DPD)
d. Presiden dan Wakil Presiden
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Konstitusi (MK)
g. Mahkamah Agung (MA)
h. Komisi Yudisial (KY)
34. Sebutkan tujuh jenis-jenis rapat MPR!
Jawaban:
a. Rapat paripurna majelis
b. Rapat adonan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis
c. Rapat pimpinan majelis
d. Rapat tubuh pekerja majelis
e. Rapat Komisi majelis
f. Rapat panitia Ad Hoc majelis
g. Rapat fraksi majelis
35. Sebutkan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi!
Jawaban: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
b. Memutus sengketa kewenangan forum negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
e. Memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.
36. Sebutkan prinsip pokok yang terkandung dalam demokrasi Pancasila!
Jawaban:
a. Pemerintahan berdasarkan hukum
b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
c. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
d. Pelaksanaan pemilihan umum
e. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.
f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
g. Menjunjung tinggi tujuan dan harapan nasional
37. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi DPD!
Jawaban: DPD mempunyai fungsi:
a. Pengaturan usul, ikut dalam pembahasan, dan menunjukkan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
38. Sebutkan kiprah BPK berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E ayat (1)!
Jawaban: Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat (1) bahwa “Untuk mengusut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bebas dan mandiri”. Sesuai pasal ini, BPK merupakan forum negara yang bebas dan sanggup bangkit diatas kaki sendiri dengan kiprah khusus mengusut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil investigasi keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang.
39. Jelaskan yang dimaksud partisipasi politik!
Jawaban: Partisipasi politik yaitu keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga dengan evaluasi keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam aneka macam proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, namun ikut serta dalam kegiatan politik yang telah dibuat.
40. Sebutkan kekuasaan MPR berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 hasil amandemen!
Jawaban:
a. Melakukan perubahan dan tetapkan UUD
b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
c. Memberhentikan presiden/atau wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD.
Lanjut ke soal nomor 41-45=> Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya Part-7
31. Sebutkan hak-hak anggota DPR!
Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan kiprah dan wewenangnya mempunyai beberapa hak, yaitu:
a. Hak interpelasi, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah
b. Hak angket, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.
d. Hak inisiatif, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk mengajukan usul rancangan undang-undang kepada pemerintah.
e. Hak amademen, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat utuk mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah.
f. Hak bertanya, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah
g. Hak budget, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat utuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
h. Hak petisi, yaitu hak dewan perwakilan rakyat untuk memberikan usul dan pendapat kepada pemerintah
i. Hak imunitas, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk tidak sanggup dituntut dimuka pengadilan alasannya pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat DPR.
J. Hak protokoler, yaitu hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau program resmi maupun dalam melakukan tugasnya.
k. Hak menentukan dan dipilih dalam pemilihan umum.
l. Hak membela diri dalam proses peradilan
m. Hak keuangan dan administratif.
32. Sebutkan unsur-unsur partisipasi politik!
Jawaban: unsur-unsur partisipasi politik, yaitu:
a. Adanya kegiatan, yaitu kegiatan warga negara baik perorangan maupun kelompok.
b. Adanya unsur sukarela, artinya dilakukan secara lapang dada dan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.
c. Dilakukan secara legal, artinya tidak bertentangan dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memiliki tujuan, yaitu menentukan pemimpin/pejabat negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah/tindakan penguasa. Kegiatan tersebut mencakup menunjukkan bunyi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/kelompok kepentingan, dan mengadakan kekerabatan dengan pejabat pemerintah maupun anggota partai.
33. Sebutkan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Jawaban:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilah Daerah (DPD)
d. Presiden dan Wakil Presiden
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Konstitusi (MK)
g. Mahkamah Agung (MA)
h. Komisi Yudisial (KY)
34. Sebutkan tujuh jenis-jenis rapat MPR!
Jawaban:
a. Rapat paripurna majelis
b. Rapat adonan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis
c. Rapat pimpinan majelis
d. Rapat tubuh pekerja majelis
e. Rapat Komisi majelis
f. Rapat panitia Ad Hoc majelis
g. Rapat fraksi majelis
35. Sebutkan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi!
Jawaban: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
b. Memutus sengketa kewenangan forum negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
e. Memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.
36. Sebutkan prinsip pokok yang terkandung dalam demokrasi Pancasila!
Jawaban:
a. Pemerintahan berdasarkan hukum
b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
c. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
d. Pelaksanaan pemilihan umum
e. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.
f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
g. Menjunjung tinggi tujuan dan harapan nasional
37. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi DPD!
Jawaban: DPD mempunyai fungsi:
a. Pengaturan usul, ikut dalam pembahasan, dan menunjukkan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
38. Sebutkan kiprah BPK berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E ayat (1)!
Jawaban: Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat (1) bahwa “Untuk mengusut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bebas dan mandiri”. Sesuai pasal ini, BPK merupakan forum negara yang bebas dan sanggup bangkit diatas kaki sendiri dengan kiprah khusus mengusut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil investigasi keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang.
39. Jelaskan yang dimaksud partisipasi politik!
Jawaban: Partisipasi politik yaitu keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga dengan evaluasi keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam aneka macam proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, namun ikut serta dalam kegiatan politik yang telah dibuat.
40. Sebutkan kekuasaan MPR berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 hasil amandemen!
Jawaban:
a. Melakukan perubahan dan tetapkan UUD
b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
c. Memberhentikan presiden/atau wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD.
Lanjut ke soal nomor 41-45=> Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya Part-7
Advertisement